Pengamat politik Dr Eep Saefullah Fatah ungkap fenomena Partai Coklat alias polisi berseragam coklat sebagai alat kepentingan penguasa untuk menangkan kontestasi politik dengan pembenahan sangat tergantung kemauan politik Presiden Prabowo Subianto - ProTV.ID

JAKARTA, DIO-TV.COM, Jumat, 24 Januari 2025 - Pengamat politik Dr Eep Saefullah Fatah ungkap fenomena Partai Coklat alias polisi berseragam coklat sebagai alat kepentingan penguasa untuk menangkan kontestasi politik dengan pembenahan sangat tergantung kemauan politik...

Video Lainnya

01:18

Banyuwangi Berbagi Sasar Keluarga Kurang Mampu di Gombengsari, Ratusan Paket Sembako Dibagikan Ipuk Fiestiandani dan Dinsos Banyuwangi

Banyuwangi Berbagi Sasar Keluarga Kurang Mampu di Gombengsari, Ratusan Paket Sembako Dibagikan Ipuk Fiestiandani dan Dinsos Banyuwangi

news

24 Jan 2025, 12:54

01:15

Koboi Tanpa Kuda, Jangan Petantang Petenteng Deh!

Koboi Tanpa Kuda, Jangan Petantang Petenteng Deh!

news

24 Jan 2025, 12:43

03:30

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terlibat pagar laut 30,16 kilometer di luar garis pantai dan wilayah laut di PIK 2 Provinsi Banten milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan Antoni Salim, Agung Sedayu Group

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, terlibat pagar laut 30,16 kilometer di luar garis pantai dan wilayah laut di PIK 2 Provinsi Banten milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan Antoni Salim, Agung Sedayu Group

news

24 Jan 2025, 09:10

01:49

Pengamat politik Dr Eep Saefullah Fatah ungkap fenomena Partai Coklat alias polisi berseragam coklat sebagai alat kepentingan penguasa untuk menangkan kontestasi politik dengan pembenahan sangat tergantung kemauan politik Presiden Prabowo Subianto

Pengamat politik Dr Eep Saefullah Fatah ungkap fenomena Partai Coklat alias polisi berseragam coklat sebagai alat kepentingan penguasa untuk menangkan kontestasi politik dengan pembenahan sangat tergantung kemauan politik Presiden Prabowo Subianto

news

24 Jan 2025, 07:52

01:21

Budayawan Dr Mohammad Sobari ungkap fakta Polisi Republik Indonesia sebagai instrument kepentingan penguasa sebagai bukti pengingkaran terhadap reformasi di tubuh institusi sejak demonstrate bergulir tahun 1998

Budayawan Dr Mohammad Sobari ungkap fakta Polisi Republik Indonesia sebagai instrument kepentingan penguasa sebagai bukti pengingkaran terhadap reformasi di tubuh institusi sejak demonstrate bergulir tahun 1998

news

24 Jan 2025, 07:49

04:29

Samsung Galaxy S25 dengan Gemini AI 2.0: Bisa Menyarankan Ukuran Celana Jeans

Samsung Galaxy S25 dengan Gemini AI 2.0: Bisa Menyarankan Ukuran Celana Jeans

news

24 Jan 2025, 07:48

01:16

Anak-anak Baim Wong Disebut Trauma pada Paula Verhoeven

Anak-anak Baim Wong Disebut Trauma pada Paula Verhoeven

news

23 Jan 2025, 22:30

02:55

Prabowo Berangkat ke New Delhi, Penuhi Undangan Hadiri Peringatan Republik India

Prabowo Berangkat ke New Delhi, Penuhi Undangan Hadiri Peringatan Republik India

Bengkulu Network

news

23 Jan 2025, 22:25

02:38

Ruben Onsu Berani Buka Suara soal Hubunganny dengan Desy Ratnasari

Ruben Onsu Berani Buka Suara soal Hubunganny dengan Desy Ratnasari

news

23 Jan 2025, 21:58

03:33

Prabowo Ungkap India Undang Pasukan TNI Jadi Kontingen Kehormatan di Defile Hari Republik

Prabowo Ungkap India Undang Pasukan TNI Jadi Kontingen Kehormatan di Defile Hari Republik

news

23 Jan 2025, 21:49

00:59

Jalur Hutan Taman Nasional Alas Baluran Diterjang Banjir, Kendaraan Dari Dua Arah Terpaksa Diberlakukan Sistem Buka - Tutup

Jalur Hutan Taman Nasional Alas Baluran Diterjang Banjir, Kendaraan Dari Dua Arah Terpaksa Diberlakukan Sistem Buka - Tutup

news

23 Jan 2025, 21:46

03:09

Tak Hanya Pihak Swasta, Pemerintah Harapkan Selidiki Kementerian KKP-Pemda Soal Pagar Laut Tangerang

Tak Hanya Pihak Swasta, Pemerintah Harapkan Selidiki Kementerian KKP-Pemda Soal Pagar Laut Tangerang

news

23 Jan 2025, 18:27

01:21

Budayawan Dr Mohammad Sobari ungkap fakta Polisi Republik Indonesia sebagai instrument kepentingan penguasa sebagai bukti pengingkaran terhadap reformasi di tubuh institusi sejak demonstrate bergulir tahun 1998

Budayawan Dr Mohammad Sobari ungkap fakta Polisi Republik Indonesia sebagai instrument kepentingan penguasa sebagai bukti pengingkaran terhadap reformasi di tubuh institusi sejak demonstrate bergulir tahun 1998

05:48

Institusi Polisi Indonesia rusak selama 10 tahun terakhir dijadikan alat beking politik kekuasaan Joko Widodo dan di masyarakat kemudian dikenal dengan Partai Coklat, Parcok

Institusi Polisi Indonesia rusak selama 10 tahun terakhir dijadikan alat beking politik kekuasaan Joko Widodo dan di masyarakat kemudian dikenal dengan Partai Coklat, Parcok

02:42

Prof Dr Jamin Ginting, Guru Besar Univesitas Pelita Harapan Jakarta ungkap kendala tidak cukup bukti dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam usut tersangka suap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Prof Dr Jamin Ginting, Guru Besar Univesitas Pelita Harapan Jakarta ungkap kendala tidak cukup bukti dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam usut tersangka suap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

00:57

Rudi S Kamri pertanyakan partai politik Koalisi Indonesia Maju tidak melakukan pembelaan saat Joko Widodo, Presiden 2014 - 2024, masuk nominasi nomor urut 2 dari 5 finalis toko dunia paling korp versi Organized Crime and Reporting Project tahun 2024

Rudi S Kamri pertanyakan partai politik Koalisi Indonesia Maju tidak melakukan pembelaan saat Joko Widodo, Presiden 2014 - 2024, masuk nominasi nomor urut 2 dari 5 finalis toko dunia paling korp versi Organized Crime and Reporting Project tahun 2024

02:16

Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Arena, Jakarta,Sabtu, 2 Nopember 2024, instruksikan kurangi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Sudah Betul Karena Buang Uang, kata Prof Dr Mahfud MD, Mantan Menteri Koordinator Politik, Keamanan dan Hak Azasi Manusia

Presiden Prabowo Subianto di Indonesia Arena, Jakarta,Sabtu, 2 Nopember 2024, instruksikan kurangi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Sudah Betul Karena Buang Uang, kata Prof Dr Mahfud MD, Mantan Menteri Koordinator Politik, Keamanan dan Hak Azasi Manusia

X