Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengajukan uji materiil Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sahbirin meminta agar pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tak dilakukan serentak.

Karena itu Sahbirin menilai...