ZONAJAKARTA.com - Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai prosesi pelantikan Kepala Daerah Terpilih 2024.

Dalam gugatannya, pemohon meminta agar proses pelantikan tersebut tidak harus dilakukan secara serentak.***