Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjuangkan perubahan aturan terkait pelantikan kepala daerah terpilih. Ia menolak ketentuan pelantikan serentak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan...